GORONTALO – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung pada Senin, 20 April 2026, di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

Kegiatan ini menandai babak baru kemitraan kelembagaan antara perguruan tinggi negeri dan lembaga legislatif tertinggi negara dalam rangka penguatan kapasitas akademik dan dukungan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bersamaan dengan penandatanganan MoU tersebut, turut ditandatangani pula Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat DPR-RI dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Kerja sama ini mencakup bidang penelitian, pengkajian hukum, dan penyusunan naskah akademik yang akan melibatkan sumber daya intelektual dari kedua belah pihak.

Rektor UNG dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa kerja sama dengan Badan Keahlian DPR-RI merupakan wujud nyata komitmen UNG sebagai perguruan tinggi yang berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat konkret, baik bagi pengembangan ilmu hukum di UNG maupun bagi kualitas produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR-RI.

Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU) UNG berperan penting dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh proses administratif penandatanganan MoU dan PKS ini, mulai dari penyiapan dokumen, koordinasi antarpihak, hingga penyelenggaraan acara.

Hal ini merupakan bagian dari tugas pokok Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU) dalam mendukung pengembangan jaringan kerja sama institusional UNG di tingkat nasional.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di dalamnya dukungan terhadap penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, pertukaran pakar dan narasumber, serta pelaksanaan forum ilmiah bersama.

Khususnya melalui PKS dengan Fakultas Hukum UNG, kedua pihak akan berkolaborasi dalam kajian-kajian hukum yang relevan dengan agenda legislasi nasional, termasuk di bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

Terjalinnya kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi dosen dan mahasiswa UNG untuk terlibat langsung dalam proses legislasi nasional.

Selain itu, kemitraan ini juga diharapkan memperkuat posisi UNG sebagai pusat kajian hukum dan kebijakan publik yang diperhitungkan di kawasan Indonesia Timur.

Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum UNG terus berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya kerja sama kelembagaan yang strategis dan berdampak nyata bagi kemajuan Universitas Negeri Gorontalo serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.